Mediakasasi.com | KAB BANDUNG— Di tengah pesatnya perkembangan pembangunan perumahan di Kabupaten Bandung khususnya, satu isu yang semakin mendapat perhatian adalah pelanggaran terhadap peraturan zonasi lahan, terutama yang berkaitan dengan pembangunan di zona hijau.

Zona hijau adalah area yang ditetapkan oleh pemerintah untuk tujuan pelestarian alam, seperti taman kota, ruang terbuka hijau, atau hutan kota.

Pembangunan rumah di area yang seharusnya dilindungi untuk menjaga keseimbangan ekosistem ini berisiko menghadapi sanksi hukum yang berat.

Pemerintah melalui berbagai peraturan dan undang-undang memberikan perhatian khusus terhadap pelanggaran ini, dengan ancaman pidana yang bisa dikenakan bagi siapa saja yang membangun di zona hijau.

Kasus pembangunan rumah di zona hijau bukanlah hal yang jarang terjadi. Masyarakat yang tidak memahami atau tidak mematuhi regulasi zonasi seringkali berujung pada pembangunan yang tidak sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan.

Beberapa kasus bahkan berujung pada penutupan proyek dan denda besar, selain ancaman pidana. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami peraturan yang ada terkait dengan zonasi lahan dan risiko hukum yang dapat timbul jika aturan tersebut dilanggar.

Apa Itu Zona Hijau dan Fungsi Utamanya?

Zona hijau merujuk pada kawasan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk pelestarian alam, pengendalian polusi udara, dan penyediaan ruang terbuka yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk rekreasi.

Zona hijau biasanya terdiri dari taman kota, hutan kota, lahan pertanian, atau kawasan konservasi lainnya yang memiliki fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi.

Pembangunan di kawasan ini harus dihindari karena dapat merusak fungsi lingkungan yang sudah ditetapkan untuk kawasan tersebut.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang, setiap wilayah di Indonesia dibagi menjadi beberapa zona berdasarkan fungsinya, seperti zona pemukiman, zona industri, dan zona hijau.

Pembangunan rumah atau bangunan lainnya di zona hijau bisa mengganggu keseimbangan ekosistem, memperburuk kualitas udara, dan mengurangi ruang terbuka yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk menjaga kualitas hidup.

Untuk itu, pemerintah telah menetapkan aturan yang jelas mengenai hal ini.

Ancaman Hukum bagi yang Melanggar

Pembangunan yang dilakukan di zona hijau tanpa izin yang sah bisa dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Pasal 60 dalam undang-undang ini menyebutkan bahwa setiap pelanggaran terhadap ketentuan zonasi yang menyebabkan terjadinya perubahan fungsi lahan atau kawasan yang dilindungi dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana.

Bagi yang membangun Perumahan atau bangunan lainnya di zona hijau, bisa dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 109 UU No. 26 Tahun 2007. Sanksi pidana tersebut bisa berupa denda atau bahkan hukuman penjara.

Denda yang dikenakan bisa mencapai miliaran rupiah, tergantung pada tingkat pelanggaran dan dampak yang ditimbulkan oleh pembangunan ilegal tersebut.

Dalam kasus yang lebih parah, seperti pembangunan perumahan yang merusak lingkungan secara signifikan, pengembang atau individu yang bersangkutan bisa dikenakan pidana penjara.

Sanksi Pidana untuk Pembangunan di Zona Hijau

Selain denda administratif, sanksi pidana bagi pengusaha atau individu yang melanggar ketentuan zonasi lahan juga diatur dalam beberapa undang-undang lainnya, termasuk Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam undang-undang ini, pelanggaran terhadap zona hijau bisa dikenakan sanksi pidana berupa hukuman penjara dan denda yang cukup besar.

Sebagai contoh, dalam Pasal 104 UU No. 32 Tahun 2009, disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang merusak lingkungan hidup, termasuk membangun di zona hijau, dapat dikenakan pidana penjara paling lama 3 tahun dan/atau denda maksimal Rp 3 miliar.

Dengan ancaman pidana yang cukup berat ini, pemerintah berharap agar masyarakat dan pengusaha lebih berhati-hati dalam melakukan pembangunan dan memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak merusak fungsi ekologis dari kawasan tersebut.

Selain itu, Pemerintah Daerah (Pemda) juga memiliki wewenang untuk memberikan sanksi administratif, seperti penghentian kegiatan pembangunan dan pembongkaran bangunan yang dibangun di atas lahan yang dilindungi.

Dalam beberapa kasus, Pemda bahkan dapat mengajukan tuntutan hukum terhadap pihak yang terlibat dalam pembangunan ilegal tersebut.

Kasus Pembangunan di Zona Hijau yang Berujung Pidana

Tahun-tahun terakhir ini, beberapa kasus pembangunan rumah di zona hijau di berbagai kota besar di Indonesia mencuri perhatian publik.

Sebagai contoh, sebuah proyek perumahan yang dibangun di sebuah kawasan hijau di Jakarta Timur terpaksa dihentikan oleh pemerintah setelah ditemukan bahwa lahan yang digunakan untuk pembangunan merupakan kawasan resapan air yang dilindungi.

Proyek tersebut tidak hanya mengabaikan aturan zonasi, tetapi juga berpotensi merusak ekosistem sekitar dan memperburuk banjir di wilayah tersebut. Proyek perumahan ini berakhir dengan penutupan total dan denda yang sangat besar.

Pengembang yang terlibat dalam proyek tersebut dijerat dengan pasal-pasal yang melanggar ketentuan dalam UU Penataan Ruang dan UU Perlindungan Lingkungan Hidup.

Mereka diharuskan untuk membayar denda hingga Rp 10 miliar dan menghadapi kemungkinan hukuman penjara jika terbukti melakukan pelanggaran secara sengaja.

Kasus lainnya terjadi di kota Bandung, di mana seorang pengusaha perumahan nekat membangun ribuan rumah di lahan yang seharusnya digunakan sebagai ruang terbuka hijau dan konservasi.

Meskipun proyek ini telah memperoleh izin dari pemerintah setempat, izin tersebut ternyata melanggar ketentuan zonasi yang lebih tinggi, yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Akibatnya, pengusaha tersebut terpaksa menghadapi tuntutan hukum dan akhirnya divonis dengan denda yang sangat besar, serta kewajiban untuk menghentikan seluruh aktivitas pembangunan di lokasi tersebut.